JAKARTA - lkpp.go.id;   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan nomer  03 /SE/KA/2009,  perihal  Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Utama LKPP Agus Rahardjo pada tanggal 30 Desember 2009 ini berlaku efektif mulai Januari 2010.

Dalam rangka pembinaan teknis seluruh Pengadilan Negeri di Jawa Timur, maka pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 di Pengadilan Negeri Mojokerto telah dilakukan pembinaan administrasi baik teknis maupun non teknis oleh Hakim Tinggi (Bapak Subagio Wirosoemarto, SH.,MHum) serta Team Pembina  lainnya dari Pengadilan Tinggi Surabaya, kemudian acara dilanjutkan pengarahan oleh Bapak Subagio Wirosoemarto, SH.,MHum di ruang Sidang I yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto.

GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Mojokerto yang terdiri dari 6 lembaga yaitu LMP3 (LSM Lembaga Masyarakat Pemantau Pelayanan Publik), LPR (LSM Lembaga Pemberdayaan Rakyat), ARAK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi), AJM (Aliansi Jurnalis Mojokerto), BEM Stikes Mojokerto, MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dan para simpatisan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia mereka mengadakan Demo dan Orasi Keliling Kab/Kota Mojokerto dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Senin tanggal 30 Nopember 2009, dilaksanakan sidang lanjutan ke-13 perkara korupsi atas nama Drh. Kunmariyatin Cs. Acara sidang mengagendakan pemeriksaan  saksi-saksi yaitu  Alfan, Abdul Kholik dan Warijo. Pada sidang berikutnya hari Rabu tanggal  02 Desember 2009, acara sidang mengagendakan pemeriksaan satu orang saksi yaitu Beni Subagio, SE dan pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2009 acara sidang masih mengagendakan pemeriksaan saksi yaitu  Tamyis dan Sudarman.  Sidang ditunda hari Senin tanggal 07 Desember 2009 untuk acara sidang pemeriksaan saksi lanjutan.